Hukum & Kriminal 18 February 2026 39x dibaca

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Senilai Rp120 Miliar di Pemerintah Daerah

Admin

Admin

Pemimpin Redaksi

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Senilai Rp120 Miliar di Pemerintah Daerah
Gambar: Ilustrasi Korupsi

(Konoha, 17/Juni/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di salah satu pemerintah daerah di Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih, Jakarta, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp120 miliar.

Juru Bicara KPK menjelaskan bahwa praktik korupsi tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta sebagai rekanan proyek. Modus yang digunakan antara lain pengaturan pemenang tender, penggelembungan anggaran (mark-up), serta pemberian sejumlah uang sebagai bentuk suap dan gratifikasi.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, kami menemukan adanya aliran dana yang mengarah kepada beberapa oknum pejabat aktif,” ujar perwakilan KPK dalam keterangannya.

Sejauh ini, tim penyidik telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dan melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas serta kediaman pihak terkait. Selain itu, sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik turut diamankan untuk mendukung proses hukum lebih lanjut.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi yang ditangani KPK sepanjang tahun ini. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran negara, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur yang rawan disalahgunakan.

Pengamat hukum dari salah satu universitas negeri menilai bahwa penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi pengadaan barang dan jasa menjadi langkah penting untuk mencegah praktik serupa terulang kembali.

KPK mengimbau masyarakat untuk turut serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan anggaran di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

#Korupsi #KPK #suap #gratifikasi
Admin

Tentang Penulis

Admin

Pemimpin Redaksi

Tidak sempurna, tetapi mencoba sempurna

Komentar (1)

Tinggalkan Komentar

AD

Adadeh

1 month ago

waww bagus sekalii, negeri mana tuh konoha